Program Studi
Ilmu Pemerintahan (S1)
Ilmu Pemerintahan mempelajari pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Objek kajian dari llmu Pemerintahan adalah negara, relasi negara dengan masyarakat dan rakyat itu sendiri. Ilmu Pemerintahan juga mempelajari perbuatan pemerintah yang menyangkut kebijakan, pengambilan keputusan dan penggunaan kekuasaan. Empat konsep besar yang dipelajari dalam Ilmu Pemerintahan yaitu demokrasi, tata kelola pemerintahan, kekuasaan dan kebijakan.
Program Studi
Pembangunan Sosial (S1)
Pembangunan Sosial mempelajari tentang permasalahan sosial secara komprehensif dan memberikan alternatif solusi untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Komitmen ini direalisasikan melalui proses pembangunan multifaset yang dinamis dengan menggunakan investasi sosial dan mengambil kekuatan pertumbuhan ekonomi untuk kepentingan sosial.
Upaya tersebut dimanifestasikan dalam kerangka pengetahuan dan praksis keilmuan pembangunan sosial yang meletakkan tiga pilar besar, yaitu: negara, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi, dengan pemberdayaan masyarakat sebagai interseksi dari ketiga pilar tersebut.
Program Studi
Ilmu Komunikasi (S1)
Menghadapi perubahan dan dinamika tantangan masyarakat yang semakin kompleks, baik sosial, politik dan ekonomi, berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Prodi Iimu Komunikasi STPMD “APMD” menyiapkan lulusan kompeten di berbagai profesi pekerjaan. Dengan visi
“Menjadi pusat pengembangan komunikasi pemberdayaan yang menghadirkan keunikan dan keragaman lokal serta memperjuangkan daulat rakyat” Kami senantiasa menjaga sekaligus meningkatkan kualitas akademik serta berbagai keterampilan melalui pembelajaran dengan sistem penjaminan mutu pendidikan yang mengacu pada pelaksanaan standar Pendidikan Tinggal Nasional (internal dan eksternal) serta
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
magister
Ilmu Pemerintahan (S2)
Prodi Ilmu Pemerintahan telah membongkar pengetahuan dan praktik pemerintahan ala “perkantoran” warisan kolonial, seraya menyusun kembali ilmu pemerintahan yang bercorak republikenisme, sesuai spirit kerakyatan dan “seluruh rakyat”. Pemerintahan bukan sekadar pelembagaan politik, bukan pula sekadar praktik administrasi, melainkan sebuah entitas utuh, yang berpangkal dari kehendak rakyat, berjalan dengan koridor hukum dengan dukungan administrasi, manajamen, dan teknologi, untuk meraih keadilan sosial dan kemakmuran ekonomi bagi rakyat. Melampaui demokrasi (dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat), Prodi IImu Pemerintahan secara seksama melakukan pencerahan pemerintahan dengan republikenisme (sebagai negasi dari feodalisme, kolonialisme, developmentalisme, dan neoliberalisme), yakni dengan menghadirkan pemerintah kuat yang berlandaskan kedaulatan rakyat, sekaligus sanggup membentuk kejayaan negara, serta menciptakan kesempurnaan warga negara.
